Musyawarah Rencana Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Musrenbang FH USK) dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2025 di Aula Fakultas Hukum USK. Musrenbang ini dilaksanakan atas dasar surat Rektor USK no 667/UN11/PR.00.03/2025 perihal siklus kegiatan perencanaan program dan penganggaran serta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 41/UN11/KPT/2025 tentang Penetapan Kalender Non Akademik Bidang Perencanaan dan Penganggaran Universitas Syiah Kuala Tahun 2025/2026. Musrenbang  dibuka oleh Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. selaku Dekan FH USK dengan menyoroti tiga fokus utama, yaitu evaluasi capaian kinerja FH USK tahun 2024, pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 beserta efisiensinya, serta pembahasan target kinerja tahun 2025 dan 2026.

Dalam laporan capaian kinerja 2024, beberapa capaian penting disampaikan seperti indeks lulusan FH USK yang lulus tepat waktu mencapai 77,29%, hasil ini melampui target yang ditetapkan sebesar 60%.  Selanjutnya Kinerja dosen juga diapresiasi dengan mencapai 55,68% dosen yang aktif dalam Tridharma Perguruan Tinggi dari target 40%. Fakultas hukum terus berupaya meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi, publikasi jurnal internasional, serta percepatan dosen jabatan fungsional Lektor ke Lektor Kepala. Sementara dari kerja sama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengemangan insitusi juga mendapat hasil yang baik dengan berhasil melaksanakan 31 kerjasama dengan berbagai institusi. Dari sisi tata kelola, Fakultas Hukum menunjukkan perkembangan positif dalam membangun Zona Integritas (ZI) dan peningkatan pendapatan fakultas yang melebihi target.

Namun masih terdapat beberapa cacatan capaian kinerja tahun 2024 untuk menjadi perbaikan pada tahun 2025 yaitu dalam aspek kurikulum metode pembelajaran berbasis Case Method dan Project-Based Learning (PJBL), program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), lulusan bekerja, studi lanjut atau berwirausaha serta jumlah penerima beasiswa yang masih belum maksimal.

Dalam pemaparan RKT 2025, efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama dengan melakukan rasionalisasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai arahan Rektor USK. Beberapa kegiatan yang dianggap kurang berdampak terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dihapus atau dilakukan secara daring. Pengurangan juga diterapkan pada anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremoni lainnya. Dalam pemaparan juga membahas tentang persiapan menuju akreditasi internasional untuk program studi S1 Ilmu Hukum, optimalisasi peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak.

Selanjutnya, dalam hal sertifikasi kompetensi dosen dan publikasi ilmiah, fakultas akan tetap memfasilitasi tetapi dengan skema anggaran yang lebih efisien. Keikutsertaan dalam konferensi nasional dan internasional hanya akan didanai bagi pemateri, bukan peserta. Pengelolaan Jurnal Kanun dan SKLJ tetap berjalan dengan kebijakan insentif bagi reviewer jurnal eksternal yang perlu ditingkatkan. Pada program pengabdian kepada masyarakat juga diefisiensikan sesuai kebutuhan, fakultas tetap mempertahankan program pengabdian sebagai bagian dari kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara anggaran perjalanan dinas luar negeri dikurangi dengan prioritas kunjungan ke universitas luar negeri sebagai bagian dari persiapan akreditasi internasional.

Dalam hal pemeliharaan fasilitas, anggaran dari hasil efisiensi yang dilaksanakan akan dialokasikan untuk perbaikan gedung, termasuk perbaikan ruang kuliah dan ruang sidang yang mengalami kendala. Selain itu, kegiatan mahasiswa yang berlangsung pada akhir pekan masih perlu dikaji lebih lanjut terkait pemberian honor lembur bagi tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, Musrenbang FH USK 2025 menghasilkan beberapa keputusan strategis, di antaranya pengurangan jumlah kegiatan untuk efisiensi anggaran, fokus pada persiapan akreditasi internasional, peningkatan kualitas sertifikasi dan penelitian dosen, optimalisasi perjalanan dinas dan program pengabdian masyarakat, serta perbaikan kontrak kerja dan kesejahteraan dosen non-PNS. Fakultas juga tetap memperhatikan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di USK.