Banda Aceh (2/9/2026) – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan serta mendorong kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, bersama Abdul Manan selaku Deputi Umum. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi kedua institusi untuk saling mendukung dan mengembangkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, perencanaan, serta pengembangan kelembagaan.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemagangan mahasiswa; pelaksanaan penelitian dan riset bersama dengan tema yang memiliki kesamaan atau menjadi kepentingan bersama; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat; penyelenggaraan diskusi ilmiah dan publikasi ilmiah; serta kegiatan pengajaran dan kuliah umum yang melibatkan dosen maupun praktisi.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang bagi kedua pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing institusi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk memperoleh pengalaman serta wawasan praktis melalui keterlibatan langsung dengan dunia kelembagaan dan profesional.

Kerja sama antara Fakultas Hukum USK dan BPKS juga sejalan dengan komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui penguatan akses terhadap pembelajaran dan pengalaman akademik, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui pengembangan kemitraan antarlembaga. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pendidikan tinggi melalui kerja sama yang inklusif serta berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, Fakultas Hukum USK dan BPKS berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan mengembangkan berbagai program kolaboratif yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.