18 Nov 2026

Fakultas Hukum USK dan Badan Keahlian DPR RI Perkuat Sinergi melalui Penandatanganan Kerja Sama dan FGD “Desain Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024”

Banda Aceh, 3 Agustus 2026 – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) kembali memperkuat kolaborasi dengan lembaga negara melalui penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum USK, Senin (3/8).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Syiah Kuala. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum USK, serta Implementation Agreement (IA) antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum USK.

Penandatanganan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum USK, Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., bersama Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI.

Usai prosesi penandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Desain Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024.”

Diskusi dipandu oleh M. Nurfaik, S.H.I., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI.

Sebagai narasumber utama hadir Prof. Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum USK, dan Hendri Darmawan, S.TP., M.Si., Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Aceh.

Diskusi juga menghadirkan para akademisi sebagai narasumber penanggap, yaitu Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., Dr. Ria Fitri, S.H., M.Hum., Iqbal Ahmady, S.IP., M.IP., Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D., Assoc. Prof. Dr. iur. Chairul Fahmi, S.H., LL.M., Dr. Arnita, S.H., M.H., serta Rusnin, S.H., M.H. yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.

FGD ini diselenggarakan sebagai bagian dari konsultasi publik untuk menghimpun masukan akademis dan praktis terkait desain kelembagaan pengawas penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024.

Berbagai isu strategis dibahas dalam forum ini, mulai dari fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga pengawas sistem merit, desain kelembagaan yang mampu mendukung independensi dan akuntabilitas, mekanisme seleksi serta pengangkatan anggota, hingga sistem pendukung dan skema pendanaan yang diperlukan agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Fakultas Hukum USK dalam mendukung pengembangan kebijakan nasional melalui kontribusi akademik, penelitian, serta kerja sama strategis dengan berbagai lembaga negara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.