Banda Aceh — Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara dan memilih pemimpin. Sejak bangku sekolah, generasi muda perlu dibiasakan berpikir kritis, berdialog, bermusyawarah, menghargai perbedaan, serta bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK), Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum, saat membuka kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Generasi Muda Sadar Demokrasi: Mengenal Pemilu, Negara, dan Kepemimpinan” di SMA Negeri 1 Suka Makmur, Aceh Besar, Kamis, (24/09).

Menurut akademisi yang akrab disapa Prof Ida ini, peserta didik perlu memahami demokrasi secara lebih utuh. Demokrasi, katanya, bukan sekadar kegiatan memilih pemimpin dalam pemilu, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, kesetaraan, musyawarah, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum.

“Pembelajaran ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang melek demokrasi, kritis terhadap informasi, menghargai perbedaan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki karakter kepemimpinan yang berintegritas,” kata Zahratul.

Ia mengatakan, kesadaran demokrasi tidak harus menunggu seseorang menjadi pemilih. Kebiasaan berdemokrasi dapat dibangun sejak berada di lingkungan sekolah.

“Para siswa diharapkan menjadi generasi yang tidak hanya menggunakan hak politiknya ketika telah menjadi pemilih, tetapi juga sejak di bangku sekolah telah membiasakan diri berpikir kritis, berdialog, bermusyawarah, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama,” ujarnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peukan Pengabdian kepada Masyarakat FH USK dalam rangka Milad USK ke-65. Kegiatan dilaksanakan di 10 sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Besar pada 21–26 September 2026.

Di SMAN 1 Suka Makmur, kegiatan memasuki hari keempat. Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para siswa.

Tim pengabdian diketuai Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum, dengan anggota Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum, Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H.

Kegiatan turut dihadiri Kepala SMAN 1 Suka Makmur, Khairul Zami, S.Pd., M.Pd., serta Komite Sekolah, Anwar Hasyim.

Tidak Mudah Dipengaruhi Hoaks

Dalam pemaparan materi, Mirja Fauzul Hamdi menekankan pentingnya peserta didik mengenal fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah dan masyarakat, serta posisi partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam negara demokratis.

Menurut Mirza, siswa yang telah atau akan memasuki usia pemilih perlu memahami bahwa hak pilih harus digunakan secara sadar dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Peserta didik yang telah atau akan memasuki usia pemilih diharapkan mampu menggunakan hak pilih secara sadar, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mudah dipengaruhi oleh hoaks, politik uang, provokasi, maupun informasi yang menyesatkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecakapan bermedia sosial. Di tengah derasnya arus informasi, siswa perlu mampu membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi.

“Di era media sosial, peserta didik diharapkan mampu membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi. Mereka perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” ujar Mirja.

Menurutnya, demokrasi juga menuntut kemampuan menerima perbedaan. Perbedaan pilihan politik, agama, suku, budaya maupun pandangan sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat demokratis dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, perundungan, atau permusuhan.

“Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang belajar menjadi warga negara yang berpikir kritis, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, dan berani mengambil bagian dalam membangun masa depan bangsa,” tegas Mirza.

Ketika Siswa Diminta Menjadi Bupati

Suasana diskusi kemudian menjadi lebih hidup ketika Mirja meminta para siswa membayangkan diri mereka sebagai pemimpin di Aceh Besar.

Para siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diminta menjawab pertanyaan sederhana: Jika suatu hari menjadi Bupati atau pejabat di Aceh Besar, apa yang akan dilakukan terlebih dahulu?

Jawaban para siswa beragam. Ada yang menulis ingin meminimalkan pengangguran, memberantas kemiskinan dan kebodohan, menanggulangi banjir serta bencana, dan berbagai persoalan lain yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya.

Antusiasme siswa terlihat ketika mereka menuangkan gagasan tersebut ke atas kertas yang telah disediakan.

Bagi tim pengabdian, respons tersebut menjadi gambaran bahwa pendidikan demokrasi di sekolah bukan hanya soal memahami teori tentang negara, pemilu, atau lembaga pemerintahan. Anak-anak muda juga perlu diberi ruang untuk mengenali persoalan di daerahnya dan membayangkan solusi sebagai calon pemimpin masa depan.

Zahratul kembali menekankan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan.

“Kepemimpinan hendaknya tidak dipahami hanya sebagai jabatan atau kekuasaan. Peserta didik diharapkan mengembangkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan mendengarkan orang lain, serta kesediaan melayani kepentingan bersama,” katanya.

Ia mendorong siswa untuk mulai berpartisipasi dari lingkungan terdekat, termasuk melalui organisasi siswa, musyawarah kelas, kegiatan sosial, diskusi, dan berbagai kegiatan yang melatih pengambilan keputusan secara demokratis.

“Peserta didik diharapkan tidak menjadi generasi yang apatis terhadap persoalan bangsa,” ujarnya.

Menurut Zahratul, kebebasan dalam demokrasi juga harus berjalan beriringan dengan hukum dan konstitusi.

“Peserta didik diharapkan memahami bahwa demokrasi harus berjalan berdasarkan hukum dan konstitusi. Kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak orang lain,” tegasnya.

Dari ruang kelas SMAN 1 Suka Makmur itu, gagasan tentang kepemimpinan pun dimulai dari sesuatu yang sederhana: selembar kertas dan jawaban anak-anak sekolah tentang apa yang akan mereka lakukan jika suatu hari diberi amanah memimpin Aceh Besar.

Gagasan mereka mungkin masih sederhana. Namun, dari sanalah estafet kepemimpinan daerah kelak dapat menemukan generasi penerus yang lebih siap memahami demokrasi, mengenali persoalan masyarakat, dan mengambil bagian dalam membangun Aceh Besar.